Meretas Kebuntuan Percepatan tanam pada Kegiatan UPSUS PAT di Kabupaten Barito Kuala dan Banjar
BANJARBARU (bsip-kalsel) --- Staf Ahli Menteri Pertanian, Dr. Ir. Abdul Haris Bahrun, M.Si, melakukan kunjungan kerja Ke Kalimantan Selatan ke Kabupaten Barito Kuala (Kecamatan Rantau Badauh dan Mandastana dan Kabupaten banjar (Kecamatan Martapura Barat), Sabtu-Minggu, 9-10 Juni 2024. Hal ini dilaksanakan untuk mendorong terjadinya percepatan tanam padi dalam rangka mensukseskan Upaya Khusus Penambahan Area Tanam (UPSUS PAT) di Kalimantan Selatan.
Dalam kunjungan ini turut didampingi oleh Kepala BBPP Binuang , BSIP Kalimantan Selatan, BSIP Rawa, Kepala Bidang PSP dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, serta Wakil Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Banjar, beserta jajaran TNI dan POLRI di kedua wilayah ini. Kegiatan ini juga di maksudkan agar daerah bisa makin menggenjot percepatan tanam padi di kedua wilayah ini yang merupakan kabupaten yang menjadi lumbung padi dan terluas di Kalimantan Selatan.
Acara peninjauan langsung kelapangan terutama pada lokasi pompa yang potensial untuk peningkatan IP dan percepatan tanam untuk dioptimalkan serta di monitoring agar kendala dan permasalahan di tingkat lapang bisa dicarikan solusinya segera. Hal lainnya yang juga beliau sarankan adalah agar pihak kabupaten segera mengaktifkan pompa pompa bantuan yang datang, dan jika terdapat kekurangan atau ketidak sesuaian, yang bermuara pada kekurangan ataupun hal pendukung lainnya, bisa di usulkan Kembali dengan memanfaatkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Tentunya dengan mengacu pada kententuan yang berlaku.
TNI serta Polri juga di minta makin menggiatkan kerjasama di lapang, apa yang bisa dikerjakan lebih dulu langsung tancap gas, jangan menunggu giliran karena kita berpacu dengan cuaca dan waktu. Dalam hal ini BSIP Kalimantan Selatan diharapkan agar selalu memberi pendampingan para dinas serta menjadi pemecah permasalahan, bagi masalah perbenihan atau bahan pendukung lainnya, seperti masalah BBM ataupun pupuk, dengan menggali informasi keberaadan sumber benih padi berlabel serta mendorong agar pihak TNI bisa menjelaskan kepihak pihak yang terkait dengan BBM dan pupuk agar bisa memberikan kelonggaran kebijakan administratif yang berkaitan dengan hal tersebut, karena sebelumnya hal ini sudah di bahas di level Menteri, dan semuanya mendukung agar konsep penambahan area tanam sebanyak 1 juta hektar bisa terwujud.(/sab).